Kemenkumham Jateng - Badiklat Hukum dan HAM Jateng Gelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Kemenkumham Jateng - Badiklat Hukum dan HAM Jateng Gelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

SEMARANG - Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum pidana, menjelaskan isi dan substansi KUHP, baik dari segi materiil maupun formal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah bersama Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menggelar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Jumat (17/02).

Baca juga: Peringati HBI Ke-73, Kemenkumham Jateng Gelar Upacara Tabur Bunga di TMP Giri Tunggal

Hadir secara langsung di Balai Diklat Hukum dan HAM Jateng, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Asep Kurnia yang membuka acara secara resmi dengan didampingi Pimti Pratama BPSDM Hukum dan HAM dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Supriyanto, Kepala Divisi Keimigrasian, Wishnu D. Fajar serta Kepala Badiklat Hukum & HAM Jateng, Kaswo berserta Kepala Unit Pelaksna Teknis se-Eks Karesidenan Semarang.

Asep menjelaskan bahwa kegiatan Sosialisasi ini juga merupakan wujud konkret realisasi program Coorporate University dimana program tersebut

Baca juga: Tingkatkan Sinergi, Kamtib Lapas Pasir Putih Sambut Kunjungan Polresta Cilacap dan Polsek Nusakambangan

merupakan program pengembangan kompetensi PNS.

“Saya mengapresiasi Badiklat Jateng yang telah menyelenggarakan Sosialisasi KUHP ini, menjadi penting untuk terus dilakukan kepada semua pihak agar tidak ada perbedaan tafsir dan pemaknaan didalam melaksanakan KUHP” ujar Asep.

Baca juga: Peringati HUT ke-69, Satgas Yonif 405/SK Berbagi Kebahagiaan dengan Masyarakat Jila

“Dalam acara sosialisasi ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mempelajari isi mempelajari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara cermat & teliti, agar kita dapat memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.” Sambungnya.

Sebelumnya, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menyampaikan laporan kegiatan Sosialisasi.

Baca juga: Kakanwil A. Yuspahruddin Terima Kunjungan Motivator Aqua Dwipayana

Dalam sambutannya, Nur Ichwan menyampaikan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 adalah produk hukum yang sangat kompleks karena mengandung karakteristik pembaharuan, cita hukum, nilai, asas dan semangat yang pada banyak hal berbeda dengan KUHP Warisan Kolonial.

“Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.” Ujar Nur Ichwan.

Baca juga: Lapas Pasir Putih Ikuti Virtual Zoom Puncak Acara Peringatan HUT Ke-19 PIPAS

Acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilanjutkan dengan penyampaian materi dari 2 (dua) Narasumber Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Jateng yakni R. Danang Agung Nugroho dan Rizky Novian Hartono yang menjabarkan tentang pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.