Lapas Karanganyar Terlibat Aktif dalam Zoom Workshop Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik

CILACAP, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan berpartisipasi dalam sebuah workshop daring melalui platform Zoom yang bertemakan "Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Budaya Birokrasi Berakhlak". Acara ini menunjukkan komitmen Lapas Karanganyar dalam mengembangkan diri dalam konteks reformasi birokrasi yang semakin terintegrasi dengan teknologi informasi, Rabu (07/02/24).

Baca juga: Sobo Pawon, Babinsa Kodim 0802/Ponorogo Sambang Lansia Sebatangkara

Kegiatan zoom diikuti oleh Tim Reformasi Birokrasi Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan. Acara dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian, dilaksanakan nyanyian Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham.

Proses berlanjut dengan Laporan Inspektur Wilayah II, yang disampaikan oleh Bapak Lilik Sujandi. Sambutan selanjutnya diberikan oleh Inspektur Jenderal, Bapak Razilu. Beliau menekankan pentingnya bersama-sama menjadikan Kemenkumham lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi maupun masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus membuka kegiatan workshop.

Baca juga: Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lapas Pasir Putih Bangun Komitmen Tingkatkan Kinerja Dalam Pelayanan Publik

Kemudian, acara dilanjutkan dengan paparan materi Reformasi Birokrasi oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Bapak Rifqi Adrian Kriswanto, sebelum dilakukan istirahat makan (ishoma). Setelah itu, kegiatan berlanjut dengan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kemenkumham Tahun 2024 di Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis.

#KemenkumhamRI
#KemenkumhamJateng 
#KumhamSemakinPasti
#KaranganyarAmpuh

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan