ANJAR WAHYU KUSUMA
Cilacap-Info_PAS. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan Kemenkumham Jateng ikuti kegiatan Launching Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Permenkumham P2HAM) secara virtual , Senin (20/11).
Launching Permenkumjam P2HAM terselenggara oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia RI, kegiatan pada hari ini diikuti oleh Kantor Wilayah dan UPT di seluruh Indonesia, Pejabat Struktural dan staf Lapas Pasir Putih mengikuti secara virtual di ruang zoom meeting.
Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan melakukan Pelayanan Publik Berbasis HAM untuk masyarakat khususnya kelompok rentan. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022, sehingga telah resmi berganti dan berlaku untuk diimplementasikan kedepannya.
Pada Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023, mengedepankan pelayanan publik terhadap masyarakat khususnya pada Kelompok Rentan yakni lanjut usia, anak, wanita hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas.
Untuk bagian mekanisme pembentukan P2HAM akan dilaksanakan dalam sejumlah tahapan mulai dari tahap pencanangan, verifikasi, penilaian, serta pembinaan atau pengawasan.
Dalam momentum ini, Kalapas Pasir Putih, Enjat Lukmanul Hakim instruksikan kepada Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bekerjasama dengan semu sub seksi di Lapas Pasir Putih untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis HAM, khususnya untuk kelompok rentan.
"Mari bersama - sama membantu masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang optimal pada pelayanan publik berbasis HAM dengan menyesuaikan pada Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023. Lengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan dan seluruh petugas Lapas Pasir Putih Kami yakin semua berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, "ungkap Enjat Lukmanul Hakim. /aj
Agung widodo 
Suhendi 
Ray 
Narsono Son 
Rizal Afif Kurniawan. 
